Diplomasi Berhasil, Eksekusi Masih Menjadi Persoalan

SEBUAH candaan politik terkadang lebih bermakna daripada pidato resmi yang panjang.

Ketika Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan kritik terbuka kepada para pembantunya dalam berbagai forum, publik sesungguhnya menangkap pesan yang jelas: target pembangunan harus tercapai, program prioritas harus bergerak lebih cepat, dan jabatan publik pada akhirnya akan diukur berdasarkan hasil kerja.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di tengah menguatnya spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.

Namun, substansi yang lebih penting bukanlah siapa yang akan diganti, melainkan mengapa evaluasi terhadap tim ekonomi dan birokrasi menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintahan saat ini.

Indonesia sedang berada pada fase pembangunan yang membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan eksekusi.

Agenda hilirisasi industri, swasembada pangan, ketahanan energi, industrialisasi berbasis teknologi, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik.

Baca juga: Kedaulatan yang Disewakan Mingguan

Seluruh agenda tersebut membutuhkan kemampuan implementasi yang disiplin, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks itulah berbagai lawatan luar negeri Presiden Prabowo perlu dibaca.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya rivalitas geopolitik, diplomasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen membangun citra atau memperkuat hubungan bilateral. 

Diplomasi kini menjadi alat untuk mengamankan peluang ekonomi, investasi, akses pasar, serta kerja sama strategis yang dapat memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Berbagai kunjungan Presiden ke sejumlah negara mitra strategis menghasilkan komitmen kerja sama di bidang energi, manufaktur, perdagangan, pertahanan, infrastruktur, hingga pengembangan industri teknologi. 

Jika diakumulasi, nilai potensi investasi dan kerja sama ekonomi yang berhasil diamankan mencapai lebih dari Rp 1,3 kuadriliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintah saat ini bukan lagi sekadar mencari investor, melainkan memastikan komitmen investasi yang telah diperoleh benar-benar terealisasi.

Meski demikian, pendekatan diplomasi aktif Presiden tidak luput dari kritik.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, misalnya, mempertanyakan tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden dibandingkan praktik sejumlah kepala negara lain. 

Menurutnya, diplomasi modern juga dapat dilakukan melalui optimalisasi teknologi komunikasi, penguatan peran kementerian teknis, dan mekanisme delegasi yang lebih efisien.

Kritik tersebut sah dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tradisi demokrasi yang sehat.

Bahkan, kritik itu mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mengukur keberhasilan diplomasi?

Jika ukurannya adalah frekuensi perjalanan, kritik tersebut tentu memiliki relevansi.

Jika ukurannya adalah peluang ekonomi, investasi, perluasan pasar, dan posisi strategis yang berhasil diamankan untuk kepentingan nasional, maka diplomasi aktif yang dijalankan Presiden memiliki justifikasi yang kuat.

Namun, terlepas dari perdebatan tersebut, terdapat satu titik temu yang sulit dibantah.

Diplomasi hanya akan memiliki arti apabila menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen investasi tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. 

Nota kesepahaman tidak otomatis melahirkan kawasan industri baru.

Kesepakatan perdagangan juga tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruhnya membutuhkan kemampuan birokrasi untuk menerjemahkan peluang menjadi realitas.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya.

Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan sering kali tidak terjadi pada tahap memperoleh investasi, melainkan pada tahap mengeksekusinya. 

Tidak sedikit proyek strategis yang tertunda akibat perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, persoalan pertanahan, lemahnya koordinasi antarlembaga, atau birokrasi yang tidak cukup responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Dengan kata lain, keberhasilan diplomasi Presiden baru akan memiliki makna apabila peluang yang berhasil dibuka dapat diwujudkan menjadi proyek nyata, peningkatan produksi nasional, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Delapan Persen untuk Driver, 100 Persen untuk Masa Depan

Pemikiran tersebut sejalan dengan konsep public value yang diperkenalkan Mark H. Moore dalam Creating Public Value: Strategic Management in Government (1995). 

Menurut Moore, legitimasi pemerintahan modern tidak lagi bertumpu semata pada kemenangan politik, melainkan pada kemampuan menghasilkan nilai publik yang nyata.

Pemerintah memperoleh kepercayaan bukan karena banyaknya janji yang disampaikan, tetapi karena manfaat yang benar-benar dirasakan warga negara.

Pandangan serupa dikemukakan Michael Barber dalam How to Run a Government (2015).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang diumumkan atau kesepakatan yang ditandatangani, melainkan oleh kemampuan menghadirkan hasil yang terukur bagi masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, reshuffle kabinet jika benar dilakukan tidak semestinya dipahami sekadar sebagai dinamika politik atau akomodasi kepentingan koalisi. 

Reshuffle lebih tepat dibaca sebagai instrumen manajerial untuk memastikan seluruh kementerian bergerak seirama dengan agenda strategis Presiden.

Tim ekonomi dan birokrasi menjadi titik krusial dalam proses tersebut.

Kementerian yang menangani investasi, perdagangan, industri, ketenagakerjaan, agraria, perhubungan, UMKM, hingga reformasi birokrasi memikul tanggung jawab besar untuk mengubah peluang menjadi hasil nyata.

Presiden dapat membuka pintu melalui diplomasi global.

Namun, keberhasilan akhirnya ditentukan oleh kemampuan para menteri dan birokrasi mengubah peluang tersebut menjadi pabrik, kawasan industri, pelabuhan, lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi menteri.

Baca juga: Mimpi Buruk Jika Dolar Tembus Rp 25.000

Yang mereka rasakan adalah apakah harga kebutuhan pokok terkendali, kesempatan kerja bertambah, investasi menghasilkan peluang usaha, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan meningkat.

Karena itu, diplomasi yang berhasil harus diikuti oleh birokrasi yang efektif.

Ketika peluang ekonomi telah berhasil diamankan dari panggung global, tantangan terbesar pemerintahan justru terletak pada kemampuan mengubah komitmen menjadi realisasi, kebijakan menjadi hasil, dan investasi menjadi kesejahteraan. 

Di titik inilah kualitas kepemimpinan para menteri dan birokrasi akan diuji oleh sejarah. 

Tag:  #diplomasi #berhasil #eksekusi #masih #menjadi #persoalan