Ketika Pemerintah-DPR Rapat Bahas Rupiah di Akhir Pekan...

- Akhir pekan biasanya menjadi waktu jeda bagi aktivitas pemerintahan. Namun, Sabtu (6/6/2026) kemarin berbeda.

Sejumlah pejabat pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkumpul dalam sebuah rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, untuk membahas satu isu yang belakangan menjadi perhatian publik, pelemahan nilai tukar rupiah.

Pada Sabtu sore, rupiah masih melemah di level Rp 18.095 per dollar AS.

Rupiah diprediksi akan semakin melemah ke level psikologis Rp 19.000 pada pekan depan jika sentimen negatif masih berlangsung.

Beberapa pihak yang hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dibahas intens

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Jadi mengatakan, pembahasan mengenai kondisi ekonomi di dalam negeri memang terus dibahas secara intens antara eksekutif dan legislatif.

Ia menyebut, komunikasi yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai rupiah.

Namun, tidak semua komunikasi membawa hasil yang diharapkan.

“Ya kan bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi kan enggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya,” kata Prasetyo, Sabtu.

Ia tidak memungkiri, pelemahan nilai tukar turut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Salah satu pengaruhnya adalah ketergantungan impor, yang notabene menggunakan mata uang dollar AS untuk sarana pembayaran.

“Kemandirian kita secara ekonomi itu juga memengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan memengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh,” tutur dia.

Minta kerja sama

Oleh karena itu, ia menekankan, perlu kerja sama antarsemua pihak dalam menangani masalah tersebut, tidak terkecuali pemerintah dan bank sentral.

Senada, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Sekaligus, kata dia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih menantang.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

Ia menyatakan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat.

Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” papar Perry.

Dua langkah jalan keluar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, usai rapat bersama, ada sejumlah Jalan keluar yang berhasil disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.

Rapat, lanjut Dasco, memang digelar dalam rangka evaluasi mengenai perkembangan ekonomi.

“Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” tutur Dasco.

Perry menuturkan, setidaknya ada dua langkah yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) akan berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (capital inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Capital inflow dalam jumlah besar tersebut akan memperkuat kembali mata uang rupiah.

Ia tidak memungkiri, kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sementara langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Jaga disiplin fiskal

Seiring dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menjaga disiplin fiskal Indonesia.

Ia mengaku telah memberi keyakinan kepada lembaga pemeringkat global bahwa pelaksanaan program prioritas tetap sejalan dengan upaya menjaga disiplin anggaran.

Ia menegaskan pemerintah masih optimistis defisit APBN tetap berada pada kisaran 2 persen sampai 3 persen.

Hal ini sekaligus membantah spekulasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sumber kekhawatiran lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Padahal, dalam pertemuan terbarunya dengan S&P Global Ratings, lembaga pemeringkat tersebut tidak mempersoalkan dampak MBG terhadap APBN.

S&P, lanjut dia, lebih mencermati sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan domestik.

“Dia (S&P) tidak meributkan itu sebetulnya, cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja,” ujar Purbaya.

Lembaga pemerintah tersebut menyoroti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi sekitar 20 persen.

Jika dihitung dari titik tertingginya, penurunan IHSG mencapai 38 persen.

Koreksi melampaui kedalaman penurunan saat pandemi Covid-19.

Namun Purbaya menegaskan, pemerintah tetap memiliki ruang kebijakan untuk mengantisipasi berbagai risiko eksternal.

Risiko tersebut termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menambah tekanan terhadap APBN.

“Dan kalau kepepet misalnya harganya minyak yang tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” pungkas Purbaya.

Tag: #ketika #pemerintah #rapat #bahas #rupiah #akhir #pekan