PDI-P Minta Pemerintah Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Masalah Pulau Enggano

- PDI-P meminta pemerintah menyusun solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah Pulau Enggano yang kini terisolasi akibat pendangkalan jalur pelabuhan.

Plt Ketua DPD PDI-P Bengkulu sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengatakan solusi jangka panjang diperlukan untuk mencegah krisis yang kini dialami oleh masyarakat di Pulau Enggano terulang pada masa mendatang.

“DPP dan DPD PDI-P berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi jangka panjang atas persoalan di Pulau Enggano,” ujar Esti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2025).

“Perbaikan infrastruktur, revitalisasi pelabuhan, serta jaminan sistem distribusi barang dan hasil pertanian sangat penting agar krisis serupa tidak terulang,” sambungnya.

Esti menerangkan, kondisi masyarakat di Pulau Enggano sudah sangat memprihatinkan.

Setidaknya, ada 4.000 penduduk Enggano yang kini tidak mendapatkan pasokan listrik, internet, hingga bahan makanan.

“Selain itu, hasil panen masyarakat tidak dapat dikirim keluar pulau, menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hal ini juga diperparah dengan kelangkaan dan sulitnya akses masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Esti.

Meski begitu, PDI-P berharap agar pemerintah tetap mengambil langkah jangka pendek untuk segera menyelesaikan persoalan konektivitas Pulau Enggano.

“Pulau Enggano adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan suplai logistik, pemulihan infrastruktur pelabuhan, dan solusi konektivitas antar pulau terpencil. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tutur Esti.

Seperti diketahui, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak 8 bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.

Bahkan, penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut.

Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit: bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.

Kondisi ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat setempat.

Hasil panen busuk tak terjual.

Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.

Pada 24 Juni 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) terkait penyelesaian masalah Pulau Enggano agar masalah di Bengkulu itu cepat teratasi.

Inpres tersebut diterbitkan setelah pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mencari solusi untuk persoalan di Pulau Enggano.

“Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo demikian,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Dasco menerangkan bahwa rapat koordinasi bersama pemerintah tersebut adalah tindak lanjut dari keluhan masyarakat di Pulau Enggano yang diterima oleh DPR RI.

Tag:  #minta #pemerintah #siapkan #solusi #jangka #panjang #atasi #masalah #pulau #enggano