Di Balik Pelemahan Rupiah: Ketika Faktor Global Bertemu Masalah Domestik

Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah sempat menyentuh level Rp 18.200 per dollar AS pada Senin (8/6/2026).

Pada Selasa (9/6/2026), kurs rupiah menguat di level Rp 17.954 per dollar AS setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,50 persen.

Meski kini meninggalkan level Rp 18.000 per dollar AS, posisi rupiah saat ini menjadi titik terlemah sepanjang sejarah Indonesia dan bahkan melampaui level saat krisis moneter 1998.

Baca juga: Mengapa Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dari Krisis 1998?

PEXELS/DEFRINO MAASY Ilustrasi rupiah, nilai tukar rupiah. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi mencairkan dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.707.940.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar.

Meski Bank Indonesia (BI) menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi faktor global dan musiman, sejumlah ekonom melihat pelemahan mata uang Garuda kali ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor eksternal.

Di balik gejolak nilai tukar, terdapat kombinasi persoalan global, ketidakpastian kebijakan domestik, hingga kelemahan struktural ekonomi Indonesia yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Laporan CORE Indonesia bertajuk Misi Menyelamatkan Rupiah menyimpulkan, pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir merupakan hasil perpaduan antara faktor fundamental ekonomi Indonesia, ketidakpastian kebijakan ekonomi di dalam negeri, faktor musiman, dan perkembangan geopolitik global.

Namun, faktor domestik dinilai memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding faktor eksternal.

Baca juga: Analis: BI Rate Naik untuk Tarik Modal Asing dan Jaga Rupiah

Gejolak Timur Tengah dan lonjakan harga minyak

Salah satu pemicu pelemahan rupiah berasal dari meningkatnya ketegangan geopolitik global. CORE mencatat, sejak operasi militer AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, harga minyak dunia melonjak tajam.

Thinkstockphotos.com Ilustrasi harga minyak

Dalam periode 27 Februari hingga 29 Mei 2026, harga minyak Brent naik menjadi 91,8 dollar AS per barrel atau meningkat sekitar 27 persen. Bahkan pada 31 Maret 2026, harga Brent sempat menyentuh 118,35 dollar AS per barrel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar 70 dollar AS per barrel.

Bagi Indonesia yang masih menjadi net importir minyak, kenaikan harga energi berarti kebutuhan dollar AS untuk impor ikut meningkat. Permintaan valas yang lebih besar kemudian memberikan tekanan terhadap rupiah.

Di saat yang sama, lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran inflasi di Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong ekspektasi bahwa bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Baca juga: IHSG dan Rupiah Menguat Seiring Meredanya Rumor Reshuffle Menkeu

Ketika imbal hasil aset keuangan di AS tetap menarik, investor global cenderung memindahkan dana mereka dari negara berkembang ke aset yang dianggap lebih aman. Arus modal keluar atau capital flight inilah yang kemudian turut menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

CORE mencatat tekanan serupa juga dialami sejumlah negara Asia yang menjadi importir energi, seperti India, Filipina, dan Thailand. Namun, rupiah termasuk mata uang yang mengalami depresiasi paling dalam dibanding negara-negara tersebut.

Kepercayaan investor mulai terganggu

Selain faktor eksternal, tekanan yang lebih serius justru datang dari dalam negeri. Menurut CORE, pelemahan rupiah tidak lepas dari menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia.

Pada Februari 2026, Moody's Ratings menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga pemeringkat tersebut menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan.

Baca juga: Gubernur BI Bantah Cadangan Devisa Menipis karena Intervensi Rupiah

Tidak lama kemudian, S&P Global Ratings dan Fitch Ratings juga menyampaikan peringatan serupa. Fitch bahkan menyebut revisi outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kekhawatiran terhadap konsistensi bauran kebijakan ekonomi Indonesia.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi ekonomi Indonesia.

CORE menilai sinyal negatif dari tiga lembaga pemeringkat global dalam waktu berdekatan menjadi perhatian serius bagi investor.

"Ketika kepercayaan fiskal goyah, investor asing menjual asetnya yang berada di Indonesia dan mengonversi rupiah ke dolar. Permintaan dolar meningkat dan rupiah tertekan," tulis CORE dalam laporannya.

Data yang dikutip CORE menunjukkan investor asing mencatatkan net sell Rp 23,79 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 49,03 triliun di pasar saham sepanjang Januari-April 2026.

Baca juga: Chatib Basri Beberkan Tiga Langkah Menkeu Saat Rupiah Anjlok

Ketidakpastian kebijakan menambah tekanan

Faktor lain yang dinilai memperberat pelemahan rupiah adalah munculnya persepsi bahwa kebijakan ekonomi dapat berubah secara cepat dan sulit diprediksi.

CORE menyoroti beberapa kebijakan yang memunculkan respons negatif pasar, salah satunya pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang diumumkan pemerintah untuk menjalankan sistem ekspor satu pintu bagi sejumlah komoditas strategis.

Menurut laporan tersebut, kebijakan itu dianggap tergesa-gesa dan memicu reaksi negatif di pasar. Saat pengumuman dilakukan, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.730 per dollar AS.

Selain itu, perubahan aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah direvisi beberapa kali dalam kurun kurang dari tiga tahun juga disebut membentuk persepsi bahwa regulasi dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi tersebut menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Baca juga: Chatib Basri: Pelemahan Rupiah Lebih Dipicu Risiko Fiskal, Bukan Perang

CORE juga menilai dominasi eksekutif dalam proses pengambilan keputusan ekonomi turut memperkuat persepsi meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Akibatnya, pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di Indonesia.

Shutterstock/Travis182 Ilustrasi rupiah.

Masalah lama: defisit neraca pembayaran

Di luar faktor jangka pendek, CORE menilai rupiah juga menghadapi persoalan struktural yang telah berlangsung lama.

Salah satu yang paling menonjol adalah kondisi neraca pembayaran Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, transaksi berjalan Indonesia hampir selalu mengalami defisit.

Pada kuartal I 2026, defisit transaksi berjalan bahkan mencapai 4 miliar dollar AS.

Baca juga: Chatib Basri Anggap Pelemahan Rupiah Saat Ini Berbeda dari Krisis 1998

Defisit tersebut terutama berasal dari sektor jasa dan pendapatan primer. Dalam komponen pendapatan primer, Indonesia harus membayar dividen dan keuntungan investasi kepada investor asing dalam jumlah besar.

Arus keluar dollar AS yang terus berlangsung ini menciptakan tekanan permanen terhadap rupiah.

CORE menyebut kondisi ini sebagai paradoks pembangunan. Investasi asing memang masuk ke Indonesia, tetapi keuntungan yang dihasilkan kemudian kembali keluar dalam bentuk pembayaran dividen dan pendapatan investasi.

Akibatnya, permintaan terhadap dolar terus meningkat dari waktu ke waktu.

Baca juga: Perry Warjiyo Akui Rupiah Melemah Lebih Dalam dari Proyeksi, BI Kembali Naikkan Suku Bunga

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang rupiah merupakan salah satu mata uang yang paling banyak mengalami pelemahan di kawasan.

Sepanjang periode 1986-2024, nilai tukar rupiah melemah sekitar 1.136 persen terhadap dollar AS, jauh lebih dalam dibandingkan ringgit Malaysia, peso Filipina, maupun baht Thailand.

Apakah situasinya sama dengan krisis 1998?

Melemahnya rupiah hingga menembus rekor terendah memunculkan pertanyaan apakah Indonesia sedang menuju situasi yang menyerupai krisis moneter 1997-1998.

CORE menilai jawabannya tidak.

Baca juga: Rupiah Menguat ke Rp 18.058 Setelah BI Naikkan Suku Bunga

SHUTTERSTOCK/TALULLA Ilustrasi rupiah.

Menurut laporan tersebut, pelemahan rupiah saat ini memang telah melampaui level nominal pada masa krisis, tetapi karakter pergerakannya berbeda. Pada 1997-1998, nilai tukar jatuh sangat cepat dan disertai volatilitas ekstrem.

Sebaliknya, pelemahan yang terjadi sejak 2023 hingga 2026 berlangsung lebih bertahap dan relatif terkendali.

CORE menyebut kondisi ini menunjukkan institusi makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis moneter lebih dari dua dekade lalu.

Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan bahwa pelemahan rupiah saat ini tetap perlu diwaspadai karena berkaitan dengan persoalan tata kelola kebijakan, kredibilitas fiskal, serta ketergantungan ekonomi terhadap modal asing dan impor.

Baca juga: Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Juga Kerahkan 4 Kebijakan Ini untuk Stabilisasi Rupiah

Bukan sekadar persoalan dollar AS

Laporan CORE menyimpulkan pelemahan rupiah saat ini tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Tekanan datang secara bersamaan dari lonjakan harga energi global, keluarnya modal asing, meningkatnya ketidakpastian kebijakan domestik, hingga masalah struktural dalam neraca pembayaran Indonesia.

Karena itu, stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan BI melalui kenaikan suku bunga atau intervensi pasar.

Menurut CORE, pemulihan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi dan perbaikan fundamental ekonomi menjadi faktor penting untuk mengurangi kerentanan rupiah terhadap gejolak global di masa mendatang.

Sementara itu, dalam jangka panjang, tantangan terbesar tetap berada pada upaya memperkuat struktur neraca pembayaran, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer, memperdalam pasar keuangan domestik, serta menekan defisit pendapatan primer yang selama ini menjadi sumber tekanan berulang terhadap nilai tukar rupiah.

Tag:  #balik #pelemahan #rupiah #ketika #faktor #global #bertemu #masalah #domestik