Dolar Melambung, Rakyat Teriak: Parlemen Mana?

SEWAKTU mata uang asing melonjak, yang naik bukan hanya angka di layar bank, akan tetapi harga semua.

Dari bensin, beras, garam, hingga resep obat. Di pasar tradisional Yogyakarta minggu lalu, seorang pedagang nasi kuning bercerita: "Dulu belinya perkiloan, sekarang harus nyisir hitung-hitungan."

Kisah yang sama terdengar di Surabaya, Jakarta, sampai Bandung.

Fluktuasi nilai tukar rupiah memang bukan hal baru. Tapi apa yang gawat kali ini adalah pola tanggapan.

Ketika dolar kembali menyentuh angka 18.000-an, tidak ada kerasnya suara parlemen.

Tidak ada dengarannya rencana legislasi untuk stabilisasi harga bahan pokok.

Tidak ada diskusi serius tentang perlindungan daya beli masyarakat bawah.

Yang ada hanya tweetan sporadic, pernyataan usang tentang "kepercayaan investor," dan kemudian sunyi.

Baca juga: Mentalitas Mohon Izin

Ini bukan soal ekonomi semata, ini soal representasi. Siapa yang duduk di parlemen? Untuk siapa mereka membuat keputusan?

Anggaran dasar kita menjanjikan persamaan derajat dan perlindungan kehidupan ekonomi rakyat.

Tapi dalam praktik, ketika krisis mata uang muncul, respons legislatif lebih sering mengurusi ketenangan pasar modal daripada stabilisasi harga di pedagang kaki lima.

Data APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bahkan menunjukkan desentralisasi fiskal yang dilegitimasi melalui retorika "efisiensi" justru memangkas kapasitas daerah untuk melakukan intervensi harga seolah-olah disiplin fiskal lebih penting daripada penghidupan rakyat.

Pertanyaannya tajam: Apakah parlemen telah melupakan konstituen mereka yang paling rentan? Atau memang mereka tidak pernah membuat mereka prioritas untuk diingat?

Tentu, ada alasan struktural yang kompleks. Volatilitas kurs memang berkaitan dengan kondisi global yang tak terduga, akan tetapi itulah justru mengapa kapasitas legislatif lokal seharusnya diperkuat, bukan dikurangi.

Seharusnya ada undang-undang yang mengatur mekanisme harga pokok, buffer stok, dan sistem subsidi yang responsif terhadap shock eksternal.

Seharusnya parlemen memiliki data real-time tentang dampak inflasi di tingkat kampung.

Tapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya.

Regulasi yang dibuat cenderung pro-pasar, menyerahkan stabilisasi kepada mekanisme supply-demand, seolah-olah pasar yang bergerak acak itu entah dari mana bisa menjaga kehidupan ibu rumah tangga yang harus meregangkan uang jajan untuk anak-anak.

Baca juga: Kedaulatan yang Disewakan Mingguan

Ada satu pertanyaan mendasar yang perlu ditanyakan ke setiap anggota dewan: Siapa yang kamu wakili?

Jika jawaban kamu adalah "rakyat," lalu bagaimana setiap suara kamu di siding, setiap voting, setiap inisiatif, terbaca sebagai pertahanan terhadap kehidupan yang layak bagi mereka yang paling miskin?

Krisis kurs adalah momentum untuk itu, momentum untuk mengingatkan parlemen bahwa legislasi itu bukan ornamen kekuasaan, tetapi alat untuk menjamin kehidupan.

Ketika rakyat kecil teriak karena tidak bisa biaya hidup, bukan saatnya parlemen diam.

Bukan saatnya mereka berbicara tentang "confidence interval" dan "investor sentiment." Saatnya mereka bicara tentang keadilan.

Tag:  #dolar #melambung #rakyat #teriak #parlemen #mana