Indonesia: Developmental State di Tengah Rupiah dan Bursa

ADA sesuatu yang sedang berubah dalam arsitektur ekonomi Indonesia. Negara tampak tidak lagi puas hanya menjadi pengatur lalu lintas pasar. 

Negara ingin lebih jauh masuk ke ruang produksi, investasi, komoditas, dan arah industrialisasi.

Bahasa yang paling halus untuk menggambarkan gejala ini adalah developmental state: negara yang tidak sekadar menjadi wasit, tetapi juga pengarah pembangunan.

Dalam batas tertentu, ini bukan sesuatu yang salah. Indonesia memang tidak pernah dibangun di atas imajinasi pasar bebas yang mutlak.

Sejak awal, republik ini lahir dengan keyakinan bahwa negara memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan perekonomian bekerja bagi kemakmuran bersama.

Namun, pasar selalu punya caranya sendiri untuk menguji gagasan besar. Ia tidak berdebat di seminar, tidak berpanjang kata dalam forum kebijakan, dan tidak menunggu pidato selesai. Pasar menjawab dengan angka.

Dalam beberapa waktu terakhir, dua angka itu berbicara sangat keras: rupiah dan bursa. Nilai tukar yang melemah dan IHSG yang tertekan memberi pesan penting bahwa negara boleh mengambil peran besar. Namun, pasar hanya akan menerima peran itu jika ia percaya pada mutu tata kelola, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi yang menopangnya.

Negara Hadir, Pasar Mulai Menghitung

Dalam kerangka developmental state, negara memang dituntut hadir secara aktif. Ia harus mampu menentukan prioritas industrialisasi, mengarahkan investasi, menata sumber daya alam, memperkuat BUMN, dan memastikan bahwa pertumbuhan tidak sepenuhnya ditentukan oleh arus modal jangka pendek.

Baca juga: Ironi Pak Mujiran di Pusaran Euforia Jargon Pertumbuhan Ekonomi

Pada titik ini, Indonesia terlihat sedang bergerak ke arah tersebut. Negara ingin lebih kuat dalam hilirisasi, lebih dominan dalam pengelolaan aset strategis, lebih tegas dalam mengatur komoditas, dan lebih berani membangun mesin pertumbuhan jangka panjang.

Secara konseptual, langkah ini dapat dipahami. Negara berkembang tidak pernah benar-benar bisa naik kelas hanya dengan berharap pasar akan bekerja sendiri.

Jepang, Korea Selatan, dan China menunjukkan bahwa lompatan pembangunan hampir selalu melibatkan negara yang aktif, terampil, dan disiplin. 

Namun, ada satu syarat yang sering dilupakan: developmental state bukan hanya negara yang kuat, melainkan negara yang kuat dan dipercaya.

Kekuatan tanpa kredibilitas hanya akan dibaca pasar sebagai dominasi. Aktivisme tanpa disiplin kelembagaan hanya akan dibaca sebagai risiko.

Karena itu, ketika negara makin masuk ke wilayah investasi, komoditas, dan koordinasi ekonomi, pasar segera mulai menghitung.

Apakah kebijakan ini lahir dari desain yang matang, atau dari kehendak politik yang bergerak terlalu cepat? Apakah negara hadir untuk memperbaiki pasar, atau justru menambah ketidakpastian baru?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini tercermin dalam gerak rupiah dan bursa.

Rupiah sesungguhnya bukan hanya persoalan kurs. Ia adalah referendum harian atas kepercayaan terhadap negara.

Ketika rupiah melemah tajam, pasar sedang mengatakan bahwa ada sesuatu yang diragukan: arah fiskal, ketahanan eksternal, kepastian devisa, atau independensi otoritas moneter.

Dalam situasi seperti ini, pelemahan rupiah tidak cukup dibaca sebagai gejolak global semata. Memang ada faktor eksternal, mulai dari ketegangan geopolitik hingga penguatan dolar AS. 

Namun, pasar tidak pernah hanya menghukum faktor luar; ia juga menghukum keraguan dari dalam.

Di sinilah ujian terbesar developmental state Indonesia berada. Negara pembangunan membutuhkan koordinasi erat antara fiskal, industri, dan moneter.

Koordinasi yang baik berbeda dari pencampuran mandat. Ketika pasar mulai melihat batas-batas itu menipis, kekhawatiran segera muncul.

Bank sentral dituntut menjaga stabilitas, sementara pemerintah mendorong pertumbuhan. Keduanya memang harus berbicara, tetapi pasar akan sangat sensitif jika merasa stabilitas mulai dikorbankan demi agenda jangka pendek.

Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh hanya dijawab dengan intervensi teknis. Yang dibutuhkan adalah pemulihan jangkar kepercayaan.

Pasar ingin diyakinkan bahwa negara yang sedang tumbuh besar ini tetap ditopang oleh disiplin fiskal, kepastian aturan, dan bank sentral yang kredibel.

Baca juga: Kondisi Ekonomi Kita

Tanpa itu, setiap pelemahan kurs akan dibaca bukan sebagai koreksi sementara, melainkan sebagai gejala dari membesarnya risk premium Indonesia.

IHSG dan Harga dari Ketidakpastian

Jika rupiah berbicara tentang kepercayaan, maka IHSG berbicara tentang masa depan. Bursa saham selalu bergerak berdasarkan ekspektasi. Ia tidak hanya memotret hari ini, tetapi juga mendiskon apa yang diyakini akan terjadi besok.

Karena itu, ketika IHSG tertekan, yang sedang dinilai bukan hanya laporan keuangan emiten, melainkan juga mutu lingkungan kebijakan tempat mereka tumbuh.

Dalam konteks Indonesia saat ini, tekanan pada bursa memperlihatkan bahwa pasar sedang memberi harga pada ketidakpastian.

Investor tidak menolak pembangunan. Mereka juga tidak otomatis alergi terhadap negara yang aktif. 

Namun, mereka akan meminta kompensasi lebih tinggi bila melihat arah kebijakan yang belum cukup jelas, tata kelola yang belum cukup transparan, atau perubahan institusional yang terlalu cepat tanpa komunikasi meyakinkan.

Dalam situasi seperti itu, saham-saham Indonesia menjadi murah bukan karena ekonomi kehilangan potensi, melainkan karena masa depannya sedang didiskon oleh keraguan.

Itulah sebabnya IHSG harus dibaca lebih dari sekadar papan merah. Ia adalah sinyal bahwa developmental state Indonesia sedang diuji oleh logika pasar.

Baca juga: Korupsi di Tata Kelola MBG: Ketika Kritik Jadi Kenyataan

Bila negara ingin menjadi pengarah pembangunan, maka ia harus mampu menunjukkan bahwa intervensinya meningkatkan produktivitas, bukan memperbesar rente; memperjelas arah, bukan mengaburkan aturan; memperkuat institusi, bukan menumpuk kewenangan tanpa pagar pengawasan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia perlu menjadi developmental state. Dalam banyak hal, justru itulah jalan yang masuk akal bagi negara sebesar Indonesia.

Persoalannya adalah kualitas dari negara pembangunan itu sendiri. Rupiah dan bursa sedang mengingatkan bahwa pasar tidak anti-negara.

Pasar hanya menuntut satu hal yang mendasar: jangan minta kepercayaan dibayar dengan ketidakpastian. Sebab negara yang ingin memimpin pembangunan harus terlebih dahulu mampu memimpin keyakinan.

Tag:  #indonesia #developmental #state #tengah #rupiah #bursa