Usulan Ekspor SDA Satu Pintu Dinilai Perlu Terapkan Model “Smart State Trading”

 Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai rencana pemerintah menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui sistem satu pintu perlu dirancang secara hati hati.

Didik menyebut kebijakan tersebut perlu memakai model smart state trading. Model ini dinilai dapat memperkuat kontrol negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta.

Didik mengatakan kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah akan memunculkan banyak pertanyaan dari pelaku usaha dan investor global.

Pertanyaan itu terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap iklim bisnis nasional.

Baca juga: Di Bawah Danantara, BUMN Ekspor PT DSI Tetap Cari Profit

Menurut Didik, langkah tersebut merupakan pilihan politik ekonomi pemerintah untuk memperbesar peran negara dalam pengelolaan SDA nasional.

Selama puluhan tahun, Indonesia dinilai belum memiliki kendali penuh terhadap kekayaan alamnya sendiri.

“Dengan kebijakan ini, negara ingin hadir lebih kuat dan tidak lagi hanya menjadi penonton atas eksploitasi sumber daya alamnya sendiri,” ujar Didik kepada Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Didik menilai Indonesia tidak cocok menerapkan model ekonomi ultraliberal yang menyerahkan seluruh pengelolaan SDA kepada pasar global.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada model ekonomi komando yang terlalu dominan hingga menghambat peran swasta.

Didik menilai pendekatan jalan tengah menjadi pilihan paling realistis.

Baca juga: DSI Resmi Jadi BUMN, Siap Rekrut Pegawai Profesional

Negara hadir sebagai regulator strategis dan pengawas. Sektor swasta tetap menjalankan produksi dan aktivitas bisnis secara efisien.

“Negara perlu menguasai data, melakukan pengawasan, serta mengendalikan devisa hasil ekspor. Namun aktivitas produksi dan inovasi tetap harus dijalankan swasta agar kompetitif di pasar global,” katanya.

Didik menekankan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu tidak terletak pada monopoli negara secara penuh.

Keberhasilan kebijakan ini justru bergantung pada desain tata kelola yang mampu menggabungkan kontrol negara, efisiensi swasta, dan pengawasan independen.

Ia mengusulkan pemerintah melibatkan lembaga profesional independen seperti Sucofindo maupun SGS.

Pelibatan lembaga independen dinilai penting untuk memperkuat sistem verifikasi ekspor dan menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar internasional.

Didik mengatakan lembaga independen dapat berperan dalam audit volume, pengawasan pengiriman, sertifikasi mutu, hingga integrasi data ekspor nasional.

Dengan begitu, tata kelola ekspor tidak sepenuhnya bertumpu pada birokrasi konvensional.

“Pasar global membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional. Karena itu pengawasan independen menjadi sangat penting,” ujarnya.

Didik juga menilai sistem ekspor satu pintu berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas global.

Syaratnya, tata kelola kebijakan tersebut harus dijalankan secara modern dan transparan.

“Indonesia bisa bertransformasi dari sekadar price taker menjadi negara yang memiliki daya tawar harga lebih kuat di pasar internasional,” kata Didik.

Didik mengingatkan seluruh tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika desain kelembagaan dan tata kelola ekspor disusun secara tepat.

Jika salah desain, kebijakan ekspor satu pintu justru berisiko melahirkan birokrasi monopoli baru yang tidak efisien dan rentan korupsi.

“Tetapi semua itu hanya mungkin jika tata kelolanya modern dan transparan. Kelembagaannya dirancang dengan baik,” tegasnya.

Tag:  #usulan #ekspor #satu #pintu #dinilai #perlu #terapkan #model #smart #state #trading